Header
SEKDA HELFY RAHMY : PERENCANAAN HARUS JADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN PERDA
25 Maret 2019
Gambar

Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Tugas Pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal itu disampaikan  Bupati Tanah Datar diwakili Pj. Sekda Tanah Datar  Helfy Rahmy Harun dalam sambutannya saat membuka secara resmi acara Sosialisasi Penyusunan Propemperda lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, Kamis (21/3) di Aula Kantor Bupati Tanah Datar

Ia menambahkan bahwa perencanaan adalah salah satu yang harus mendapat perhatian khusus dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan subsistem dalam pembuatan Perda dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan.

"Pembentukan Perda oleh pemerintah daerah merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan agar pembentukan Perda lebih terarah," ujar Helfy.

Ia mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk seluruh peserta yang terdiri dari OPD lingkup Pemerintah Tanah Datar di mana nantinya dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mengenai penyusunan Propemperda.

"Kami mengapresiasi acara yang difasilitasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Datar bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat ini, mudah-mudahan dapat  berjalan dengan baik hingga membawa manfaat dalam penyusunan Propemperda ke depannya serta dapat tercapainya sasaran yang telah ditetapkan mengacu pada ketentuan perundang-undangan," ujar Helfy.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumhan Provinsi Sumatera Barat diwakili Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Praduk Hukum Daerah Yeni Nel Ikhwan mengatakan penyusunan Propemperda sangat menentukan kualitas Perda yang akan dihasilkan, Propemperda juga harus sejalan dengan tujuan hukum yang mendasari dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

"Daerah harus mampu untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta mewujudkan kehadiran daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selaras dengan tujuan negara sebagaimana terdapat dalam UUD tahun 1945, dengan demikian, Propemperda harus sejalan dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah," tegasnya. (humas/rhn)