header
  • JDIH
  • BERANDA
  • PROFIL
    • VISI MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
      • Bagian Hukum
      • Pengelolaan JDIH
    • DASAR HUKUM
    • KONTAK
    • SOP
  • DOKUMEN HUKUM
    • PERATURAN DAERAH
    • PERATURAN BUPATI
    • KEPUTUSAN BUPATI
    • SURAT EDARAN/INSTRUKSI BUPATI
    • KERJASAMA DAERAH
    • PERATURAN TERJEMAHAN
  • DOKUMEN HUKUM LAINNYA
    • PROPEMPERDA
    • RANCANGAN PUU
    • NASKAH AKADEMIK
    • ANALISIS DAN EVALUASI
    • RISALAH HUKUM
    • KAJIAN HUKUM
    • MONOGRAFI/BUKU HUKUM
    • PUTUSAN
    • ARTIKEL HUKUM
  • INFORMASI
    • INFOGRAFIS
    • VIDEO GRAFIS
    • KEGIATAN BAGIAN HUKUM
    • STATISTIK
    • LAYANAN DISABILITAS
    • LAYANAN HUKUM
      • BHOS CETAR
      • KAMI PEDULI
      • E-CORRECTION
  • PPID
SELAMAT DATANG, di officel website JDIH Kabupaten Tanah Datar.   "Hukum adalah ketertiban, dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik." ARISTOTLE, Politics.

PERATURAN BUPATI

NO. JUDUL NOMOR TAHUN STATUS
651. TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DALAM KABUPATEN TANAH DATAR 41 2014 TIDAK BERLAKU

/DICABUT PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015

652. TATA CARA SELEKSI PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONALKABUPATEN TANAH DATAR 42 2014 BERLAKU
653. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN ANGGARAN 2014 44 2014 TIDAK BERLAKU
654. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 45 2014 TIDAK BERLAKU
655. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 1 2011 BERLAKU
656. PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ALAMI KABUPATEN TANAH DATAR 2 2011 MENCABUT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 3 TAHUN 2007

657. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KABUPATEN TANAH DATAR 3 2011 MENGUBAH

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 17 TAHUN 2009

658. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANAH DATAR 4 2011 MENGUBAH

PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2009

659. PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) WILAYAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA DINAS PENDIDIKAN 5 2011 BERLAKU
660. PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN 6 2011 MENCABUT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2009

  • ⚬ PREV
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66(current)
  • 67
  • NEXT ⚬

FORM PENCARIAN REGULASI

MEDIA SOSIAL KAMI

INSTAGRAM
FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE

Kontak

Alamat

Lt.1 Gedung Kantor Bupati, Jl. Sutan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar

Telp

0752 71201

Fax

0752 71201

Email

hukumtanahdatar@gmail.com

Pengunjung :

LINK TERKAIT

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar JDIH Provinsi Sumatera Barat Kementerian Dalam Negeri RI BPHN Mahkamah Agung JDIH Nasional JDIH BPK RI

PETA LOKASI KANTOR

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.

Yes