Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2027 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Tanah Datar, Selasa (10/11/2026).

Pengharmonisasian ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah, guna memastikan Ranperbup yang disusun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek substansi, teknik penyusunan, maupun keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyempurnakan rumusan norma, memperjelas substansi pengaturan, serta memastikan tidak terdapat pertentangan maupun tumpang tindih dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, Ranperbup yang dihasilkan diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat, sistematis, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam pembahasan tersebut, Ranperbup tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari Tahun 2027 diarahkan untuk menjadi acuan bagi seluruh pemerintah nagari di Kabupaten Tanah Datar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran keuangan nagari secara tertib, transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat nagari.

Berbagai ketentuan yang mengatur tahapan penyusunan APB Nagari, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan, menjadi bagian penting yang perlu dirumuskan secara jelas dan sistematis. Hal ini dimaksudkan agar pedoman tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan secara seragam oleh seluruh pemerintah nagari.

Melalui kegiatan pengharmonisasian ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berupaya memastikan agar kebijakan penyusunan APB Nagari Tahun 2027 selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam kegiatan ini memiliki peran strategis, khususnya dalam memberikan telaahan, saran, dan masukan dari aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan agar Ranperbup yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan nagari, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap melalui sinergi dan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat, Ranperbup ini dapat disempurnakan menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan nagari Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar hadir Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar beserta jajaran. Turut hadir tim penyusun Rancangan Peraturan Bupati.

Dengan terlaksananya kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ini, diharapkan Ranperbup dimaksud dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, pedoman tersebut diharapkan menjadi acuan yang jelas bagi seluruh pemerintah nagari dalam menyusun APB Nagari Tahun 2027, sehingga pengelolaan keuangan nagari dapat terlaksana secara tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat