Batusangkar – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait membahas draf Nota Kesepakatan Bersama di bidang kekayaan intelektual. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, Selasa (4/8/2026).
Nota kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan kolaborasi dalam memperkuat pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Kabupaten Tanah Datar. Ruang lingkup kerja sama mencakup pelindungan hak cipta, pendaftaran merek, paten, desain industri, indikasi geografis, serta berbagai jenis kekayaan intelektual lainnya.
“Pembahasan draf ini menjadi jembatan penting untuk menyatukan visi dan menyamakan persepsi sebelum nota kesepakatan resmi ditandatangani. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan OPD terkait yang telah membuka ruang kolaborasi untuk memperkuat pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual daerah,” ujar pihak Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat.
Dalam pertemuan tersebut, peserta membahas sejumlah rencana kerja sama, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual, serta fasilitasi pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek, paten, desain industri, dan indikasi geografis.
Kerja sama juga diarahkan pada inventarisasi dan pemetaan potensi kekayaan intelektual daerah, pendampingan pembentukan serta penguatan sentra kekayaan intelektual, pelindungan produk unggulan daerah, penyusunan kebijakan daerah, dan pengembangan ekosistem inovasi.
Melalui nota kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual. Selain itu, kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan.
Selain itu, turut hadir Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta jajaran terkait lainnya
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
JDIH Provinsi Sumatera Barat
Kementerian Dalam Negeri RI
BPHN
Mahkamah Agung
JDIH Nasional
JDIH BPK RI